![]() |
| Ilustrasi/teboonline.id |
TEBOONLINE.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait proyek pembangunan jalan Rigit Beton Blok E, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang bersumber dari dana pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) senilai Rp46 miliar, hingga pertengahan November 2026 belum juga dijadwalkan ulang.
Sebelumnya, pada Oktober 2026 lalu, DPRD Kabupaten Tebo melalui Komisi III menggelar RDP sebagai tindak lanjut atas permintaan Team 8 Kabupaten Tebo. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, didampingi Wakil Ketua II Ichsanudin, anggota Komisi III, serta perwakilan Team 8.
Namun, RDP yang sedianya membahas persoalan proyek tersebut tidak berjalan maksimal. Pasalnya, dua pihak yang diundang, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tebo dan pihak rekanan pelaksana proyek, PT Selaras Restu Abadi (PT SRA), justru tidak hadir.
Atas ketidakhadiran kedua pihak tersebut, DPRD Kabupaten Tebo sebelumnya berencana menggelar RDP ulang dengan mengupayakan kehadiran Dinas PUPR dan PT SRA agar persoalan proyek dapat dibahas secara terbuka dan mendapatkan penjelasan langsung dari pihak terkait.
Namun, hingga memasuki pertengahan November 2026, agenda RDP ulang tersebut belum juga terlaksana.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tebo, Dimas Cahya Kusuma, saat dikonfirmasi mengenai kepastian jadwal RDP ulang, mengarahkan agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, selaku koordinator Ketua Komisi III.
Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Tebo, Hj. Salmy Hayati, saat dikonfirmasi juga belum dapat memastikan kapan RDP ulang tersebut akan dilaksanakan.
Terpisah, Koordinator Team 8 Kabupaten Tebo, Jay Saragih, menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Tebo harus berani mengambil sikap tegas apabila Dinas PUPR maupun pihak rekanan kembali tidak memenuhi undangan RDP berikutnya.
Menurutnya, persoalan proyek pembangunan jalan Rigit Beton Blok E Rimbo Ilir tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari pinjaman daerah.
"Team 8 bukan bermaksud menghalangi pembangunan di Kabupaten Tebo. Justru kami mendorong agar pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tegas Jay Saragih.
Ia menilai DPRD Kabupaten Tebo harus benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
"Jangan sampai fungsi pengawasan DPRD hanya sebatas formalitas. DPRD harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai kontrol sekaligus katrol roda pemerintahan Kabupaten Tebo," ujarnya.
Jay juga mengingatkan bahwa RDP tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Kabupaten Tebo ke lokasi proyek Rigit Beton Blok E, Kecamatan Rimbo Ilir.
Dalam sidak tersebut, Komisi III disebut menemukan sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari Dinas PUPR maupun pihak rekanan.
Karena itu, Team 8 berharap DPRD Kabupaten Tebo segera menetapkan jadwal RDP ulang dan memastikan seluruh pihak terkait hadir untuk memberikan klarifikasi.
Dengan demikian, berbagai temuan di lapangan dapat dibahas secara transparan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran pinjaman daerah melalui PT SMI benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tebo.(crew)
