Juru bicara Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan akhir Fraksi pada Rapat Paripurna terhadap 6 Ranperda Tebo tahun 2025.
TEBOONLINE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo gelar rapat
paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi, terhadap 6 Ranperda
kabupaten Tebo tahun 2025 dan penyampaian nota pengantar 3 Ranperda kabupaten
Tebo tahun 2025.
Rapat
paripurna ini dipimpin oleh ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko di dampingi
Waka 1, Ihsanudin, dihadiri Bupati Tebo Agus Rubiyanto wakil Bupati Nazar
Efendi, PJ Sekda Sindi, staf ahli, asisten, unsur forkopimda, para OPD, camat,
lurah/desa dan undangan lainnya
Defisit Anggaran Ancam TPP
ASN dan Pembangunan, Fraksi Golkar DPRD Tebo Dorong Optimalisasi PNBP.
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo menyoroti potensi defisit
anggaran Tahun 2026 yang diprediksi dapat berdampak pada terhentinya
pembangunan infrastruktur serta terancamnya keberlangsungan pemberian Tunjangan
Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Liga Marisa,
Ketua Fraksi Golkar saat menyampaikan pendapat akhir fraksi fraksi DPRD Tebo
terhadap 6 Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2025 dan Penyampaian Nota Pengantaran
3 Ranperda Kabupaten Tebo Tahun 2025, Senin 6 Oktober 2025
Pandangan fraksinya, Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Tebo segera
membentuk tim khusus untuk menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) dari sektor kelapa sawit.
Khususnya yang berkaitan dengan kebun keberlanjuran dalam kawasan
sesuai rekomendasi Kementerian Kehutanan.
Selain itu,
pabrik kelapa sawit terintegrasi maupun pabrik pengolahan tanpa kebun juga
diharapkan dapat menerima TBS sawit dari kebun keterlanjuran dengan memenuhi
kewajiban PNPB
“Fraksi Golkar juga meminta Perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
(KPHP Wilayah Timur dan Barat) agar segera melakukan pendataan valid terkait
kebun sawit keterlanjuran, termasuk perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan),
guna mendukung kebijakan daerah,” papar Liga.
Lanjutnya, pemerintah daerah disarankan segera menyiapkan langkah
strategis berupa penyediaan pabrik sawit untuk menampung hasil TBS dari kebun
keterlanjuran maupun dari program perhutanan sosial yang sudah berizin,
tentunya dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
Terakhir,
Fraksi Golkar menekankan pentingnya maksimalisasi penarikan program-program
strategis dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, agar keterbatasan fiskal daerah
dapat diantisipasi sehingga pembangunan tetap berjalan dan TPP ASN tidak
terancam
Liga Marisa menegaskan
bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Golkar dalam
menjaga kepentingan masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen Partai Golkar dalam menjaga
kepentingan masyarakat, juga demi terwujudnya visi misi Tebo Maju,” lanjut
Liga.
Menurut Liga
Marisa, Pandangan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo memberi harapan bagi petani
sawit di kawasan keterlanjuran.
“Melalui dorongan
legalisasi, pendataan, dan penerimaan TBS oleh pabrik, Fraksi Golkar menekankan
solusi yang melindungi petani, membuka akses pasar, serta menjaga keberlanjutan
ekonomi daerah di tengah potensi defisit anggaran, ” tutupnya.(crew)