Presiden Jokowi menghadiri Puncak Peringatan HPN 2023, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (09/02/2023).
TEBOONLINE.ID
- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa saat ini dunia pers sedang
tidak baik-baik saja. Presiden menilai, isu utama dunia pers saat ini bukan lagi
mengenai kebebasan pers melainkan pemberitaan yang bertanggung jawab.
Hal
tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari
Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara,Kabupaten Deli Serdang, Kamis (09/02/2023).
“Pers
sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk
digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini
masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung
jawab,” ujar Presiden.
Presiden
menyebutkan, saat ini masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media
digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi
atau dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Media konvensional yang beredaksi pun menjadi semakin terdesak dalam peta
pemberitaan
“Algoritma
raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan
mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali,
dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan
semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan
masyarakat kita,” ujarnya.
Masalah
utama kedua, kata Presiden, adalah keberlanjutan industri media konvensional
yang menghadapi tantangan berat. Menurut Kepala Negara, saat ini sekitar 60
persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama
platform-platform asing.
“Artinya
apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus,
larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital,
tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah
menyulitkan media dalam negeri kita,” ujarnya.
Isu
utama ketiga, lanjut Presiden, adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri
yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai new
oil yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan agar semua
pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
“Para
penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat,
dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi
masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi
kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” ucapnya.
Untuk
itu, Presiden mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden
(Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform
Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta
Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk
Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
“Saran
saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini.
Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa
pembahasan mengenai ini,” pungkasnya. (red)