TfY7TSdpTpClTpW5Gpr8Gfr9

Ini Rencana Waktu Partai Demokrat Umumkan Capres & Cawapres 2024

Pertemuan Anies dan AHY. (poto Ilustrasi).

TEBOONLINE.ID - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan bocoran soal pengumuman capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Dia menilai besar kemungkinan koalisi yang tergabung dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem tidak akan mengumumkan deklarasi pasangan capres-cawapres pada detik-detik terakhir pemilu.

Hal ini mengingat durasi kampanye untuk Pilpres 2024 yang singkat hanya 75 hari berbeda dengan 2019 silam. Seperti diketahui pada Pilpres 2019 silam masa kampanye capres dan cawapres dilakukan hampir delapan bulan.

"Jadi, kalau dulu di Pilpres 2019 baru last minute diumumkan, nama capres dan cawapres bisa jadi element of surprise. Nah, kalau sekarang, di Pilpres 2024, bisa jadi malah gol bunuh diri namanya," ungkap Herzaky kepada wartawan, Minggu (8/2). Menurutnya, saat ini waktu kampanye sangat terbatas untuk melakukan sosialisasi sosok capres-cawapresnya.


"Belum sempat konsolidasi, sosialisasi, belum banyak dikenal publik di berbagai pelosok negeri, belum sempat naik elektabilitas sebagai pasangan, tahu-tahu sudah selesai waktu kampanye, tahu-tahu sudah masuk hari penghitungan suara," ujar Herzaky. Dia menilai dengan kampanye yang singkat di Pilpres 2024 tersebut maka sudah jadi solusi pasangan capres dan cawapres diumumkan dari jauh-jauh hari.

Sebab, Indonesia terlalu luas jika dan tidak sebanding dengan durasi masa kampanye di Pilpres 2024. 

"Indonesia sangat luas. Bukan seperti Jakarta yang jarak tempuhnya sejauh-jauhnya 2-3 jam saja, dan akses informasinya terbilang cepat dan luas, sehingga perlu sosialisasi intens dengan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Herzaky juga mengeluhkan adanya narasi yang menyebutkan salah satu kandidat capres dari Partai Demokrat telah colong start. Padahal masa kampanye Pilpres 2024 belumlah dimulai. "Nanti kalau sebelum waktu kampanye kita sudah keliling-keliling, dibilangnya tidak etis pula, meskipun kita tidak pakai uang rakyat seperti pejabat aktif yang sibuk keliling Indonesia layaknya kampanye padahal dibiayai negara," pungkas Herzaky.(jpnn)


Type above and press Enter to search.