Tuesday, 7 September 2021

Pansus konflik lahan DPRD Prov.Jambi rapat bersama OPD dan NGO.

TEBOONLINE.ID - NGO menyambut positif keberadaan Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi karena konflik lahan di Jambi, tergolong tinggi secara nasional.

Rapat bersama OPD maupun NGO yang digelar pada Senin dan Selasa, (6-7/ 09/2021) pada tahap pertama ini menghimpun data dari para pihak serta pengalaman dan kendala dalam proses penyelesaian konflik selama keikutsertaan mereka mendampingi masyarakat/komunitas adat. 

Pansus akan mendalami data konflik lahan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di wilayah provinsi. Pansus juga akan mengundang perusahaan-perusahaan terkait nantinya.

Data dari para pihak nantinya akan dikaji dengan melihat secara cermat terhadap objek konflik, subjek Konflik, pihak-pihak yang berkonflik, penyebab terjadinya konflik, akibat konflik (Sosial, lingkungan dan ekonomi,red) proses penanganan dan penyelesaian konflik serta kendala dalam implementasi. 

"Data-data tersebut tentu perlu dilengkapi sehingga bisa menemukan benang merah persoalan dan solusi yang dihasilkan dengan tetap melihat regulasi yang ada," ujar Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo,SE.

Lebih lanjut Politisi PDIP ini menegaskan bahwa Pansus akan terus melakukan pendalaman dan pembahasan bersama pihak terkait, termasuk narasumber ahli, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) provinsi Jambi dan lintas kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN.

Pansus tadi juga menerima pengaduan dari kelompok tani dari kabupaten Tebo dan Sarolangun. Prinsipnya, Pansus akan menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk ke DPRD maupun saran dan masukan dari NGO.

Pansus menyadari, konflik lahan sektor Sumber Daya Alam melibatkan banyak pihak dan sektor baik tingkat kabupaten/kota dan juga lintas Kementerian. 

Dengan demikan, Pansus akan bermitra dengan pihak-pihak yang relevan, termasuk dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. 

Harapannya agar ditemukan solusi yang tepat untuk mengurai kompleksitas persoalan konflik lahan di provinsi Jambi.

"Bagi para pihak di Tebo yang berkonflik dengan perusahaan baik PT LAJ, Wanamukti Wisesa, WKS, silahkan mengadu ke kami," ajak Tono.

Supaya Pansus ini menghasilkan keputusan yang maksimal, Pansus juga akan mengundang pakar-pakar hukum pidana maupun perdata dan pakar agraria.(crew)