Berdasarkan informasi yang diterima Teboonline.id dari wali murid, siswa diwajibkan membayar pungutan tersebut dengan membuat surat pernyataan apabila tidak membayar tepat waktu maka siswa tersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester.
Pada tahun 2018, pihak sekolah berdalih kebijakan Komite Sekolah, seluruh siswa dipungut Rp 60 Ribu untuk pembangunan Gapura sekolah dan tahun 2019 siswa dipungut Rp 80 Ribu untuk pembangunan WC.
Selain 2 pungutan yang cukup memberatkan wali murid tersebut, setiap hari siswa diwajibkan iuran Rp 1.000 dan ada juga yang Rp 2.000 dengan dalih iuran untuk khas kelas.
"Kami wali murid memang diajak rapat untuk iuran buat WC oleh Komite, tapi kami mau tidak mau terpaksa setuju karena kalau kami tidak setuju, takut kalau anak kami tidak dinaikan kelas. Jujur wali murid sangat keberatan adanya pungutan Rp 60 Ribu tahun kemarin, Rp 80 Ribu tahun ini, belum lagi iuran yang hariannya," sebut M, salah satu wali murid SD No 195 Wirotho Agung pada Teboonline.id, Rabu (06/11/2019).
Menurut wali murid ini, pungutan sebesar itu tidak patut dilakukan di sekolah tingkat Dasar seperti ini. Karena, pembangunan WC dan Gapura ini skalanya sudah besar dan memakan biaya yang cukup besar. Wali murid ini pun berharap agar pungutan semacam ini segera dihentikan karena ke depannya akan menjadi persoalan.
Sementara itu, Siti Khamimah, Kepala SD No 195 Wirotho Agung yang memiliki jumlah siswa kurang lebih 318 orang ini saat dikonfirmasi terkait pungutan tersebut membenarkan.
"Rp 80 Ribu untuk pembangunan WC dan tahun kemarin Rp 60 Ribu untuk bangun Gapura. Untuk pengelolaannya itu dengan Komite Sekolah karena kesepakatan dengan wali murid itu dengan Komite. Soal iuran Rp 1000 dan Rp 2000/siswa itu untuk khas," ujar Siti Khamimah saat dijumpai Teboonline.id di ruangannya, Rabu (06/11/2019). (crew)